Yang dimaksud dengan dasar moral dan hati nurani insan pers?
Jawaban 1:
Moral (Bahasa Latin Moralitas) adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Sehingga moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Moral secara ekplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu tanpa moral manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi
Pertanyaan Terkait
1.Berikan penjelasan bagaimana peranan pers Indonesia pada masa penjajahan Belanda dan Jepang ! 2.Berikan penjelasan kembali tentang peranan pers di masa revolusi yang dikatakan sebagai “penjaga kepentingan publik” ! 3.Berikan sekurang-kurangnya 2 (dua) indikator yang mendasar antara peranan pers pada masa orde lama dan orde baru ! 4.Identifikasikan kembali dalam bentuk apa sajakah perubahan pers di Indonesia paska rezim orde baru atau era reformasi dewasa !
Jawaban 1:
1. pers memberikan kabar perkembangan tentang perjuangan para pahlawan.
Jawaban 2:
Pers memberikan perkembangan
Apa yang dimaksud ideologi tertutup?
Jawaban 1:
Mata pelajaran : PPKnTema : IdeologiKata kunci : Ideologi, ideologi tertutupKode soal : 9
Pengertian dari Ideologi TertutupIdeologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia yang menentukan suatu bentuk tujuan dan norma politik serta sosial yang telah diwujudkan sebagai salah satu kebenaran yang mana tak boleh dipermasalahkan/dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai suatu hal yang sudah jadi dan harus dipatuhi oleh siapapun.
Berikan dua contoh peraturan pelaksanaan.
Jawaban 1:
Perda dan UUD 1945...
Sebutkan alat kelengkapan dari peradilan nasional !
Jawaban 1:
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial
Jawaban 2:
-Pengadilan Umum
a.pengadilan negeri
b.pengadilan tinggi
c.mahkamah agung
-penadilan Khusus
a.pengadilan Agama
b.Pengadilan Adat
c.Pengadilan Tata Usaha Negara (Administrasi Negara)
Jelaskan hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut uud 45 !! Mohon dibantu :)
Jawaban 1:
Hubungannya atas 3 dasar: sentralisasi, desentalisasi, dan tugas pembantuan itu umumnya
Deskripsikan prinsip dari kewenangan mahkamah konstitusi !
Jawaban 1:
Mk adalah lembaga peradilan maka : mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, mmutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil perselisihan hasil pemilihan umum, selain itu pasal 24 ayat (2) menambahkan pula bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden
Salah satu faktor suku banyak P(x) = x3 - 11x2 + 30x - 8
Jawaban 1:
Jika (x ‐ a) adalah faktor dari P(x) maka P(a) = 0
(x ‐ 4) a = 4
P(4) = (4)3 – 11(4)2 + 30(4) – 8 = 0
hanya menggunakan cara coba2 sih
jadi jawabanya (x-4)
Sebutkan contoh hukum tertulis!
Jawaban 1:
Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP ), Kitab Undang Undang Hukum Perdata ( KUHPdt ), Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD); 2) Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan Contoh: Undang-undang ( UU ), Peraturan Pemerintah ( PP ), Keputusan Presiden (Kepres).
Jawaban 2:
-UUD 1945,
-Pancasila,
-Tap MPR
maaf kalau salah
1. perwujudan nilai pancasila dalam peraturan perundang-undangan beraifat mengikat.sebutkan siapa saja yang terikat dengan nilai nilai pancasila 2.suatu recht: verfassung memrlukan dua syarat yang harus dipenuhi.sebutkan dan jelaskan sua syarat tersebut
3. sebutkan cara mengubah konstitusi
thanx before
Jawaban 1:
1. Semua warga negara Indonesia, terutama pemerintahannya.
2. [Maksudnya?]
3.
- Oleh badan legislatif / perundangan biasa, dilakukan oleh badan legislatif, dengan syarat yang lebih berat daripada jika badan legislatif ini membuat UU biasa (bukan UUD)
- Pemungutan suara rakyat yang memiliki hak suara
- Oleh badan khusus, harus diadakan oleh suatu badan khusus yang bertugas untuk mengubah UUD
- Khusus di negara federasi, perubahan UUD baru dapat terjadi jika mayoritas negara2 bagian menyetujuinya
Bagaimana seharusnya penanganan kasus pelanggaran hak?
Jawaban 1:
Penyelesaiannya melalui ”rekonsiliasi nasional”. Namun, pemerintah harus mampu mengungkap siapa pelakunya, siapa yang bertanggung jawab, kemudian negara wajib memberikan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi kepada pihak terkait. Hemat penulis, penutupan kasus masa lalu (sebelum tahun 2000) yang terjadi di Indonesia mestinya dapat dilaksanakan sebelum berakhir kepemimpinan Presiden SBY tahun 2014. Dengan demikian, tidak memberikan beban berat kepada pemerintah mendatang.Solusi ini ditawarkan sebab penanganan kasus-kasus masa lalu yang diselesaikan melalui pengadilan HAM ad hoc dapat diprediksikan kurang optimal dan tak efektif. Namun, khusus terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi ”sesudah” terbit UU Pengadilan HAM tahun 2000, negara dan pemerintah—lewat Komnas HAM dan Jaksa Agung—harus segera menuntaskannya melalui pengadilan HAM yang sudah ada tanpa pelibatan rekomendasi dari pihak DPR.
maaf kalu salah
jadiin yang terbaik ya
Jawaban 2:
penyelesaiannya melalui ”rekonsiliasi nasional”. Namun, pemerintah harus mampu mengungkap siapa pelakunya, siapa yang bertanggung jawab, kemudian negara wajib memberikan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi kepada pihak terkait. Hemat penulis