Sebutkan Pasal-pasal yang mengandung "Luwes" yang menimbulkan multitafsir ? kasih tau ya bagi yang tau...
Jawaban 1:
Contohnya dalam UUD pasal 7.. sesudah di amandemen menjadi "presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan"
nah, jadi dulu sebelum di amandemen, hanya dikatakan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali (seinget saya).. nah ini kan jadi multitafsir, bisa ada orang beranggapan bahwa masa jabatannya seumur hidup karena gak ada batasannya, maka lalu di amandemen.. gitu :)
Pertanyaan Terkait
Masalh politik luar negeri bebeas aktif
Jawaban 1:
Di dalam perjalanan sejarah, politik bebas aktif mendapat perumusan dan penafsiran yang agak berbeda sesuai dengan kondisi meteril yang ada namun prinsip utamanya tetap tidak berubah, dan ini merupakan beberapa perbandingan politik bebas aktif Indonesai;
1) Pada tanggal 2 September 1948, yaitu bahwa politik luar negeri Indonesai harus memiliki pendirian sendiri dan sikap memperjuankan kemerdekaan dan mengejar cita-cita Negara ,tanpa memihak dari kedua blok (Amerika dan Rusia). Jenis politik Indonesia tidak dapat di tentukan oleh haluan politi Negara-negara lain yang berdasarkan kepada kepentingan negeri itu sendiri.
2) Pada tanggal 21 September 1951 oleh kabinet Natsir, yaitu memberikan keterangan bebas yang tidak memihak pada salah satu blok yang menambah ketegangan Internasional, serta aktif yang berarti turut membantu usaha-usaha untuk mencapai cita-cita manusia sebagai yang tercantum di dalam pagam perserikatan bangsa-bangsa. Ditambah pula dengan Indonesia mempunyai cita-cita luhur, bukan Oportunistis sambil menghtung laba maupun ruginya.
3) Pada tanggal 28 Mei 1951 oleh kabinet Soekiman, tidak berdasarkan politik “netraliter” yang berarti masih terikat pada hukum-hukum serta ketentuan internasional, tetapi bebas berdasarkan ideology pancasila dan meteril Indonesia. Sebgai anggota dari PBB Indonesia aktif dalam mengupayakan cita-cita perdamaian di dunia.
4) Pada tanggal 22 Mei 1952 oleh kabinet Wilopo, tidak memilih salah satu pihak dari kedua blok, tidak memihak dan ikut campur dalam petentangan dua blok. Perjuangan ini Indonesa disalurkan melalui lembaga PBB.
5) Pada tahun 1953-1955 oleh pemerintahan Ali-Wongso, membagi tiga politik luar negerinya; a) bebas aktif, tidak memihak Barat maupun Timur, b) soal Asia diselesaikan oleh bangsa Asia Sendiri, c) Meniadkan bentuk penjajahan dan segala sistemnya.
6) KAA(Konfrensi Asia- Afrika) 18-24 April 1955. Melahirkan semangat Bandung yang mendorong bangsa asia afrika dalam suatu bentuk kesatuan dan kerja sama untuk menumpas dan menentang kolonialisme. Secara terprinci dalam Dasa Sila Bandung denga mendasarkan prinsip-prinsip; ko-eksistensi secara damai antara bermacam-macam idiologi, persahabatan dan politik bertetanga bai good neighbor policy, pendirian anti kolonialisme yang konsekwen.
7) Masa Orde Lama(1950-1959), pada saat menjelang pecahnnya G30S, PKI, Indonesia tetap mempertahankan politik luar negeri yang bebas aktif dengan interpretasi yang menguntungkan PKI. Dalam masa pra gestapu hubungan Indonesia dengan RRC ditingkatkan dalam bentuk poros kesitiakawanan Jakarta-Peking.
8) Masa Orde Baru (1966-1998), pemerintah pada orde baru melalui siding MPRS No.XII/MPRS/1966, mengeluarkan ketetapan baru sebgai penegasan kembali landasan politi luar negeri Indonesia, di dalam pasal 2 dan pasal 4 ditandaskan mengenai sifat dan pedoman perjuangan.
9) BJ Habibie, menghasilkan dua undang-undang, yaitu, UU no.5/1998 mengenai Pengesahan Convention against Torture and other Cruel,Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, dan UU no.29/1999 mengenai Pengesahan Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965.
10) Abdurrahman Wahid, ketika Presiden Indonesia Gus Dur, politik luar negeri Indonesia cenderung mirip dengan politik luar negeri Indonesia yang dijalankan oleh Soekarnopada masa orde lama, dimana lebih menekankan pada peningkatan citra Indonesia pada dunia
3. Tujan Politik Bebas Aktif Tujuan Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas dan aktif menurut Drs. Muh. Hatta:
1) Mempertahankan kemerdekaan Bangsa dan menjaga keselamtan Negara
2) Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk memperbesar kemakmuran rakyat apabila barang tersebut brlum bisa diproduksi di dalam negeri 3) Meningkatkan perdamaian Internasional karena hanya dalam keadaan dami, Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat
4) Meningkatkan kemakmuran segala bangsa sebgai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul di dalam Pancasila sebagai dasar falsafah Negara RI.
Jawaban 2:
Rumusan yang ada pada alinea I dan alinea IV Pembukaan UUD 1945 merupakan dasar hukum yang sangat kuat bagi politik luar negeri RI. Namun dari rumusan tersebut, kita belum mendapatkan gambaran mengenai makna politik luar negeri yang bebas aktif. Karena itu dalam uraian ini akan dikutip beberapa pendapat mengenai pengertian bebas dan aktif. A.W Wijaya merumuskan: Bebas, berarti tidak terikat oleh suatu ideologi atau oleh suatu politik negara asing atau oleh blok negara-negara tertentu, atau negara-negara adikuasa (super power). Aktif artinya dengan sumbangan realistis giat mengembangkankebebasan persahabatan dan kerjasama internasional dengan menghormati kedaulatan negara lain. Sementara itu Mochtar Kusumaatmaja merumuskan bebas aktif sebagai berikut : Politik luar negeri adalah strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Dalam arti luas, politik luar negeri adalah pola perilaku yang digunakan oleh suatu Negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Politik luar negeri berhubungan dengan proses pembuatan keputusan untuk mengikuti pilihan jalan tertentu. Menurut buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia (1984-1988), politik luar negeri diartikan sebagai “suatu kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka hubungannya dengan dunia internasional dalam usaha untuk mencapai tujuan nasional”. Melalui politik luar negeri, pemerintah memproyeksikan kepentingan nasionalnya ke dalam masyarakat antar bangsa”. Dari uraian di muka sesungguhnya dapat diketahui bahwa tujuan politik luar negeri adalah untuk mewujudkan kepentingan nasional. Tujuan tersebut memuat gambaran mengenai keadaan negara dimasa mendatang serta kondisi masa depan yang diinginkan. Pelaksanaan politik luar negeri diawali oleh penetapan kebijaksanaan dan keputusan dengan mempertimbangkan hal-hal yang didasarkan pada faktor-faktor nasional sebagai faktor internal serta faktor-faktor internasional sebagai faktor eksternal.Dasar hukum pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia tergambarkan secara jelas di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea I dan alinea IV. Alinea I menyatakan bahwa .… kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.Selanjutnya pada alinea IV dinyatakan bahwa …. dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ….. Dari dua kutipan di atas, jelaslah bahwa politik luar negeri RI mempunyai landasan atau dasar hukum yang sangat kuat, karena diatur di dalam Pembukaan UUD 1945. Selain dalam pembukaan terdapat juga dalam beberapa pasal contohnya pasal 11 ayat 1, 2,3; pasal 13 ayat 1,2,3 dan lain-lain.
Sebutkan makna sila ke 2 ? dan berkaitan dengan apa saja?
Jawaban 1:
Sila ke-2 memiliki nilai adil mengandung makna bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas ukuran / norma-norma yang obyektif, dan tidak subyektif, sehingga tidak sewenang-wenang
Jawaban 2:
Sila ke 2 "Kemanusiaan yang adil dan beradap"
Jadi nilai yang terkandung dalam sila ini memiliki makna pengakuan terhadap adanya martabat manusia, serta perlakuan yang adil diantara manusia. Manusia yang beradap memiliki arti sndiri yaitu manusia yang memiliki cipta, rasa, karsa, sehingga menjadikan perilaku manusia itu tertuju pada norma2 yang berlaku di masyarakat dan memiliki peranan penting terhadap keyakinan bahwa antara manusia dan hewan itu berbeda
Bagaimana penegkan hukum yang anda rasakan di indonesia saat ini ?
Jawaban 1:
Masih seperti hukum rimba di mana yang berkuasa dan punya uang maka dia yang menang, mesku demikian bersyukur punya KPK karena korupsi tidak bisa terang terangan
Jawaban 2:
Sangat berantakan, petinggi negara banyak yang korupsi, sangat menyengsarakan warga neagara Indonesia, uang pajak untuk warga yang kurang mampu malah dikorupsi,,,
semoga bisa membantu ^_^,,,
Berikan contoh kewajiban anda sebagai seorang pelajar
Jawaban 1:
1. Menghormati guru ( member salam apabila bertemu guru ).
2. Menghormati orang yang lebih tua contohnya kakak kelas.
3. Mengamati apa yang guru jelaskan.
4. Tidak melakukan perbuatan kasar.
5. Tidak membuat ulah, dll.
Semoga membantu dan minta tolong dijadikan solusi terbaik ya.
Jawaban 2:
Belajar,dan membantu orang tua,
berupa penyerapan sumber material dari masyarakat luas, adalah pengertian dari kebijakan publik bersifat
Jawaban 1:
Kebijakan berupa penyerapan sumber material bersifat ekstraktif
Jawaban 2:
Bersipat ektraktif..., tetapi kalau berupa pendistribusian summber material terhadap masyarakat itu kebijakan publik bersipat disributif...,
Apa yang dimaksud dengan politik bebas aktif
Jawaban 1:
Kebebasan berpolitik untuk mengajukan pertanyaan, berpendapat, menuangkan pikiran, dalam persoalan-persoalan politik negara tanpa ada pihak yang memihak kepada 1pihak.
Jawaban 2:
Kebebasan unutk mengeluarkan pendapat dan dengan batas dan ikut berpartisipasa dalam megeluarkan pendapat
Perilaku melanggar hak
Jawaban 1:
Perilaku melanggar hak :
- perampasan hak untuk hidup (pembunuhan )
- pelanggaran hak cipta
- perampasan hak milik (pencurian)
Jawaban 2:
Contoh pelanggaran melanggar hak contohnya adalah tindakan perampasan atau perampokan terhadap barang milik orang lain dan dampaknya adalah mengganggu ketentraman orang lain.anak-anak harus membersihkan rumah sementara oarang tuanya bersenang-senang
akibatnya anak tersebut menentang sikap ibunya dan terjadilah perpecahan
3 contoh kebebasan pers yang bertanggung jawab
Jawaban 1:
Pers harus menyajikan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk selalu akurat, dan tidak berbohong. fakta harus disajikan sebagai fakta, dan pendapat harus dikemukakan sebagai murni merupakan sebagai pendapat. komisi membedakan kriteria kebenaran menurut ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat sederhana dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat sederhana, kebenaran akan dicari dengan cara membandingkan pemberitaan dalam pers dengan informasi dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap merupakan sumber informasi yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk menyajikan pemberitaan yang benar. sebagai contoh disebutkan bahwa pers harus bisa membedakan secara jelas mana yang merupakan peristiwa politik, dan mana yang merupakan pendapat politisi.pers harus berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun relasi interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu masalah kepada khalayak untuk dibahas bersama, meskipun tidak ada aturan hukum yang mewajibkan pers menjalankan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Lucepenerbit majalah Time and Life misalnya mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai keharusan memastikan bahwa pers adalah wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan kelompok tertentu sajapers harus menyajikan gambaran yang khas dari setiap kelompok masyarakat dan pers harus memahami kondisi semua kelompok dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kemampuan ini akan menghindari terjadinya konflik sosial dan pers harus mampu menjadi penafsir terhadap karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini terpengaruh dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.
Jawaban 2:
pers harus menyajikan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk selalu akurat, dan tidak berbohong. fakta harus disajikan sebagai fakta, dan pendapat harus dikemukakan sebagai murni merupakan sebagai pendapat. komisi membedakan kriteria kebenaran menurut ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat sederhana dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat sederhana, kebenaran akan dicari dengan cara membandingkan pemberitaan dalam pers dengan informasi dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap merupakan sumber informasi yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk menyajikan pemberitaan yang benar. sebagai contoh disebutkan bahwa pers harus bisa membedakan secara jelas mana yang merupakan peristiwa politik, dan mana yang merupakan pendapat politisi.pers harus berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun relasi interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu masalah kepada khalayak untuk dibahas bersama, meskipun tidak ada aturan hukum yang mewajibkan pers menjalankan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Lucepenerbit majalah Time and Life misalnya mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai keharusan memastikan bahwa pers adalah wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan kelompok tertentu sajapers harus menyajikan gambaran yang khas dari setiap kelompok masyarakat dan pers harus memahami kondisi semua kelompok dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kemampuan ini akan menghindari terjadinya konflik sosial dan pers harus mampu menjadi penafsir terhadap karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini terpengaruh dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.
Sebutkan dasar hukum pelaksanaan demokrasi pancasila
Jawaban 1:
Dasar dari demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat, seperti tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945. pelaksanaan ini terdapat dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Adapun asas Demokrasi Pancasila terdapat dalam Sila keempat Pancasila yang berbunyi : “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Jawaban 2:
Sila ke-4 Pancasila.
Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 "....disusunlah Kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...."
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD"
Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 "MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu dan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang."
Jelaskan yang dimaksud pelaksanaan hubungan diplomatik bersifat demokrasi dan terbuka!
Jawaban 1:
diplomatik bersifat demokratis : hubungan kerja sama dgn negara lain dengan tdk mementingkan negara sendiri
diplomatik bersifat terbuka : hubungan kerja sama dgn negara lain dengan tdk menutup-nutupi kerja sama tsb kpd publik
Jawaban 2:
Hubungan diplomatik bersifat demokrasi adalah hubungan antar negara yg dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yg telah disepakati terlebih dahulu dan tidak mementingkan diri sendiri, dgn kata lain mendengar aspirasi dan opini bahkan kritikan yg akan di sampaikan. sdgkn bersifat terbuka berarti hubungan diplomatik yg telah di bangun merupakan hubungan yg tidak memandang buluh. negara mana pun memiliki peluang utk menjalin hubungan kerjasama