Presiden pertama indonesia adalah
Jawaban 1:
Presiden pertama indonesia adalah ir. Soekarno
Jawaban 2:
Presiden pertama indonesia adalah ir.soekarno
Pertanyaan Terkait
Mengapa disebutkan "tiap-tiap negara" bukan "tiap-tiap penduduk" dalam pasal 30?
Jawaban 1:
Karena kalau tiap2 penduduk itu hanya beberapa penduduk yang terlibat , belum tentu negaranya apa , kalau tiap2 negara itu negara2 tertentu yang terlibat , termasuk penduduknya
Jawaban 2:
Maaf, kalo ini yang dimaksudkan pasal 30 ayat 1 disebutkan bahwa "tiap-tiap warga negara" bukan "tiap-tiap negara" ataupun "tiap-tiap penduduk"
Warga negara merupakan orang yang diakui secara resmi sebagai warga negara tersebut dan wajib tunduk terhadap peraturan yang berlaku di negara tersebut, sedangkan penduduk didefinisikan hanya sebagai orang yang menetap dalam suatu wilayah
Apa hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Jawaban 1:
Hubungan tersebut meliputi:
a. Hubungan wewenang
b. Keuangan
c. Pelayanan umum
d. Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.
Jawaban 2:
PEMERINTAHAN DAERAH Ditinjau dari sudut hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilihat dari Adanya hubungan dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kebijakan desentralisasi dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahwa tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah Nasional (Pusat) karena externalities (dampak) akhir dari penyelenggaraan urusan tersebut akan menjadi tanggung jawab negara. Peran Pusat dalam kerangka otonomi Daerah akan banyak bersifat menentukan kebijakan makro, melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, kontrol dan pemberdayaan (capacity building) agar Daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal. Sedangkan peran daerah akan lebih banyak pada tataran pelaksanaan otonomi tersebut. Dalam melaksanakan otonominya Daerah berwenang membuat kebijakan Daerah. Kebijakan yang diambil Daerah adalah dalam batas-batas otonomi yang diserahkan kepadanya dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi yaitu norma, standard dan prosedur yang ditentukan Pusat. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi: a. Hubungan wewenang b. Keuangan c. Pelayanan umum d. Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.
Perbedaan sistem pemerintahan indonesia dan rusia?
Jawaban 1:
Sistem pemerintahan Rusia :
1. Bentuk negara federasi
2. Bentuk pemerintahanya republik
3. Pemerintahan Diktator karena menganut sistem 1 partai
4. Kekuasaan totaliter
5. Hak asasi warga negara tdk terjamin
6. Sistem ekonomi Etatisme
7. Ideologi Marxist-LeniLeninist
8. Politik pemerintahanya tertutup
Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia
1. Bentuk negara kesatuan
2. Bentuk pemerintahan republik
3. Kedaulatan ada di tangan rakyat
4. Sistem pemerintahan presidensil
5. Adanya pembagian kekuasaan antara legislatif,eksekutif dan yudikatif
6. Negara hukum
7. Desentralisasi
8. Multi partai
Jawaban 2:
Klo gk salah rusia masih parlementer, indonesia udah nggak parlementer..
Jelaskan peranan pers sebagai saluran program pemerintah dan kebijakan publik kepada masyarakat?
Jawaban 1:
Berfunsi sebagai social responsibility (pertanggung jawaban pemerintah trhdp rakyat)
Perannya juga untuk mensosialisasikan program program peerintah
Contoh kasus judicial review
Jawaban 1:
Contoh kasus judicial review
Jakarta, 18 Desember 2008
Siaran Pers Gerakan Antipemiskinan Rakyat Indonesia
Judicial Review untuk Undang-Undang Kesejahteraan Sosial
Hari ini, Kamis, 18 Desember 2008, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial menjadi Undang-Undang Kesejahteraan Sosial (UU Kesos). Pengesahan UU ini semakin memperkuat indikasi ketidakpahaman wakil rakyat terhadap substansi kesejahteraan. Sekilas, UU Kesejahteraan Sosial seolah-olah akan mengatur dan memperbaiki kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Padahal, jika ditelisik secara rinci, UU Kesos justru tumpang tindih dan berpotensi bertentangan dengan konstitusi dan Undang-Undang lain yang mengatur kesejahteraan rakyat. Selain itu, dengan disahkannya UU Kesos pun tidak ada jaminan bahwa rakyat Indonesia akan menikmati kesejahteraan dengan lebih baik. Undang-Undang ini mengatur substansi yang sangat luas, seperti rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Bahkan, penanggulangan kemiskinan ditempatkan sendiri. Pendekatan ini terlalu luas dibandingkan cakupan yang biasa dipakai di banyak negara, yang fokus mencakup social insurance (telah diatur SJSN), social assistance (program targeting pada kelompok miskin) dan universal benefit (tunjangan yang dibiayai pajak pada seluruh warga negara). Cakupan yang sangat luas berimplikasi menghambat efektivitas perundangan karena membutuhkan peraturan pelaksanaan teknis yang beragam dan memakan waktu lama, serta cenderung berlebihan mengatur sesuatu yang sebenarnya tidak perlu diatur (over-rule).
#Semoga Bermanfaat 'Trims^_^
Apa saja pengaruh globalisasi bidang pertahanan dan keamanan ?
Jawaban 1:
1. semakin berkurang karena keamanan sudah menjadi tanggung jawab polisi
2. Masyarakat seringkali mengajukan tuntutan kepada pemerintah dan jika tidak dipenuhi masyarakat cenderung bersikap anarkis.
3. kemajuan teknologi dipergunakan oleh kelompok penjahat internasional untuk beroperasi di berbagai negara untuk mempermudah mencapai tujuan.
Jawaban 2:
Keamanan mungkin semakin ketat ketika sudah masuk era globalisasi.. karena globalisasi artinya juga mendunia
itu aja yang saya tahu... semoga membantu :)
Lembaga pemerinta yang menangani bantuan tingkat pusat adlah
Jawaban 1:
Kayaknya pemerintah daerah.. semoga bener..
Peranan hukum peradilan apa ?
Jawaban 1:
Menurut buku undang undang peradilan nasiaonal republik indonesia
Peranan lembaga peradilan
Berdasarkan Pancasila, lembaga peradilan berperan untuk menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan sebagai lembaga penegak hukum bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya agar mendapatkan keadilan. perkara yang masuk tidak boleh ditolak hakim pengadilan dengan alasan tidak mampu atau tidak ada hukum yang dapat dipakai untuk menyelesaikannya. Jenis perkara yang masuk disesuaikan dengan tugas dan kewenangan dari tiap lembaga peradilan yang ada. Jadi, melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan adalah peranan lembaga peradilan.Agar hukum dan keadilan dapat diterapkan dan ditegakkan, pengadilan haruslah dilaksanakan berdasarkan asas-asas berikut.
a. Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain.
b. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
c. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
d. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan intangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
e. Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memerhatikan nilai kemanusiaandan keadilan.
Jawaban 2:
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses penegakan hukum pidana dilakukan oleh suatu sistem yaitu yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana yaitu mekanisme kerja dalam usaha penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Sistem penanggulangan kejahatan itu dilakukan oleh komponen-komponen yang saling bekerjasama, yaitu instansi atau badan yang kita kenal dengan nama kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.
Maaf kalau salah
Jelaskan hubungan antara kasus pengingkaran kewajiban dengan rasa tanggung jawab pribadi...
Jawaban 1:
Hubungan sangat erat karena kewajiban merupakan hal yang harus dipertanggungjawabkan
maaf kalau salah
Sebutkan kegiatan yang dilakukan komnas ham dalam rangka menegakkan ham di indonesia
Jawaban 1:
melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak