Pengertian hak mendapat perlindungan
Jawaban 1:
Hak mendapatkan perlindungan adalah hak yang didapatkan oleh setiap masayarakt dalam wilayah suatu negara yaitu berupa hak untuk mendapatkan atau memperoleh keamanan dan kenyamanan sehingga setiap masyarakat merasa tenang dan damai.
Trims
Jawaban 2:
1.Hak mendapat Perlindungan hukum
Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum.Maksudnya adalah Setiap warga negara derajatnya sama di mata hukum, sekalipun fakir miskin dan anak terlantar juga dilindungi oleh negara
Pertanyaan Terkait
Sebutkan jenis pekerjaan dengan nilai semangat persatuan dan kesatuannya
Jawaban 1:
Tim desain produk: di tim ini dituntut nilai persatuan dan kesatuan, yaitu kita harus dapat bekerja sama dengan orang atau rekan sekerja kita. Bekerja sama merupakan wujud dr persatuan dan kesatuan yang membangun solidaritas diantara kita.
Jawaban 2:
Jenis pekerjaan yang memiliki nilai semangat kestuan dan persatuan :)
menurut saya smua pekerjaan memiliki nilai tersbut :) karna tanpa ada kesatuan dan perstuan atau kerjasama yang baik maka tidak akan membuahkan hasil pekerjaan yang baik :)
contoh
sutradara-produser-artis-penata artistic-staf staf ahli lainnya,saling bekerjasama untuk membuat film :)
Indonesia berperan dalam JIM yaitu menyelsaikan sengketa antara..... dan.....
tolong ya
Jawaban 1:
Kamboja dan Vietnam.......
Sejarah daerah ntt dan sulawesi utara
Jawaban 1:
Pada Zaman Pemerintahan Hindia Belanda, Pulau Sumbawa, Flores, Sumba, Timor dan Kepulauannya merupakan satu kesatuan wilayah administratif, yang waktu itu disebut Keresidenan Timor. Konstelasi Pemerintahan yang dianut Pemerintah Hindia Belanda sesuai dengan landasan politik yang bertujuan untuk menjamin kepentingan penjajah ialah tetap mengakui kedaulatan Swapraja dibawah pimpinan Raja-raja, yang seluruhnya berjumlah 48 Swapraja.Hal tersebut diatur dalam perjanjian politik yang dikenal dengan Korte Verklaring. Dengan demikian hubungan antara raja-raja dengan Pemerintahan Hindia Belanda seolah-olah berada dalam kedudukan yang sama. Namun dalam kenyataannya, politik ini jelas hanya menguntungkan Pemerintah Kolonial.
Pemerintahan di Keresidenan Timor pada Zaman Hindia Belanda dipegang oleh seorang Pangreh Praja Belanda yang bergelar Residen dan dibantu oleh Asisten Residen. Dalam perkembangan selanjutnya keresidenan Timor dibagi dalam Afdeling-Afdeling Sumbawa, Flores, Sumba, Timor dan masing-masing Afdeling dikepalai oleh seorang Asisten Residen. Dibawah Afdeling terdapat Onder Afdeling yang meliputi beberapa Swapraja yang dikepalai oleh seorang Controuler dengan dibantu oleh beberapa Bestuur Asisten Bangsa Indonesia.Konstelasi tersebut berlaku terus sampai dengan masa Pemerintahan Bala Tentara Jepang. Masa Pemerintahan pendudukan Jepang tidak berlangsung lama, kurang lebih 3 tahun, Kepulauan Indonesia Bagian Timur dipegang oleh Angkatan Laut Jepang (KAIGUN) yang berpusat di Makasar, yang menjalankan roda Pemerintahan Sipil ialah seorang yang bergelar Minsaifu, bekas Afdeling diubah menjadi Ken, Ken dibagi dalam Bunken adalah Swapraja.Pada waktu bala tentara Jepang menyerah kepada Sekutu tanggal 14 agustus 1945, Pemerintah Hindia Belanda turut membonceng masuk ke Indonesia yang dikenal dengan Pemerintahan NICA. Belanda kembali menguasai bekas Keresidenan Timor dan menjalankan politik pecah belahnya dengan maksud menghancurkan Republik Indonesia. Pada Tahun 1950 terbentuk Negara Indonesia Timur (NIT) dimana Swapraja-Swapraja yang ada dikonsolidir dengan membentuk federasi Raja-Raja.Dengan Undang-Undang NIT Nomor 44 Tahun 1950 buatan Hindia Belanda, Federasi Swapraja diberi status daerah yang berhak menyelenggarakan Rumah Tangganya sendiri sehingga masing-masing Swapraja yang ada di Daerah Flores, Sumba, Timor dan Kepulauannya merupakan bagian dari daerah itu; namun dipihak lain berlaku
jelaskan apa yang terjadi apabila pelaksanaan pemerintahan daerah tidak didukung oleh masyarakat di daerah
Jawaban 1:
Maka tidak akan berjalan dengan lancar
Jawaban 2:
Pemberontakan mungkin, berfikir lagi bagaimana caranya agar masyarakat mau menerima program pemerintah, evaluasi perda
hmm itu mungkin ya
1. sebutkan aturan perundang undangan yg kmu ketahui! 2. tulis urutan perundang undangan!
Jawaban 1:
Peraturan perundang-undangan harus bersumber pada sumber segala sumber hukum nasional Indonesia, yaitu Pancasila. Berdasarkan bagan diatas maka tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. UUD 1945 UUD 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan (amandemen). Alasan dilakukan amandemen atau perubahan adalah karena banyak aturan dalam UUD 1945 yang lama tidak sesuai lagi dengan perkembangan negara dan masyarakat Indonesia. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Undang-undag adalah peraturan yang dibuat sebagai pelaksana dari UUD 1945. Rancangan undang-undang dapat diajukan oleh Presiden atau DPR, tetapi harus disetujui oleh kedua belah pihak. Perpu yaitu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk kondisi yang memaksa atau genting tanpa harus melalui persetujuan DPR. Peraturan pemerintah (PP) merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan UU sebagimana mestinya. Peraturan-peraturan pemerintah dibagi menjadi dua yaitu : Peraturan pemerintah pusat yang memuat peraturan-peraturan umum untuk melaksanakan peraturan pemerintah pusat. Misalnya, peraturan presiden dan peraturan menteri. Peraturan pemerintah daerah yang peraturannya tidak boleh bertentanangan dengan peraturan pemerintah pusat. Peraturan presiden atau keputusan presiden yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh presiden untuk mengatur masalah-masalah tertentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peraturan Daerah (Perda) Peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Kepala daerah yang dimaksud di sini adalah kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Peraturan daerah yaitu peraturan yang dibuat untuk melaksanakan aturan hukum diatasnya. Hierarki menunjukkan prinsip peralihan perundang-undangan yaitu peraturan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama, dan peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Adapun proses penyusunan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: 1. Membuat RUU 2. Mengajukan RUU kepada DPR atau DPRD 3. Membahas RUU oleh DPR atau DPRD 4. Menetapkan RUU menjadi UU 5. Mengesahkan UU oleh DPR atau DPRD dengan persetujuan presiden
Pelaksanaan demokrasi liberal di indonesia ditandai dengan keluarnya..........?
Jawaban 1:
Adannya keputusan - keputusan mayoritas yang di berlakukan pada sebagian besar bidang - bidang pemerintah yang tunduk pada pembatasan - pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan atau hak hak individu seperti tercantum dalam konstitusi, atau singkatnya dimana sistem politik yang melindungi HAM dan pemerintah, dimulai pada tahun 1950 -1959
Bagaimana ir. soekarno dan drs. moh. hatta sesampainya di rengasdengklok ?
Jawaban 1:
Mempercepat proses untuk memproklamasikan kemerdekaan
Jawaban 2:
Dibawa oleh golongan muda seperti wikana agar glolngan tua tidak terpengaruh oleh jepang maka dibwalh ke ktempet bernama rengasdengklok yang terpencil dan aman .
Mengapa terjadi ketegangan antara pemuda dan ir.soekarno?
Jawaban 1:
karena pada masa itu, Ir.soekarno di janjikan oleh jepang untuk memberikan kemerdekaan. tanggal 9 agustus 1945, jepang di bom atom oleh amerika ,sehingga, tentara jepang yang ada di indonesia di pulangkan ke jepang untuk memperkuat negaranya. nah para pemuda melihat adanya kekosongan kekuasaan ,sehingga mereka mendesak soekarno untuk segera memprroklamirkan kemerdekaan, selagi tentara jepang tidak menduduki indonesia. Tapi seokarno tidak menghiraukan permintaan pemuda, maka soekarno dan hatta di culik ke rengasdengklok
semoga membantu :)
Jawaban 2:
Karena soekarno menunda proklamasi dan ingin agar jepang yang memberikan (ada saksi jepang).
dan kaum pemuda ingin segera cepat-cepat merdeka
Sebutkan pelaksanaan pemerintahan daerah yg diatur dalam pasal18A
Jawaban 1:
(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undangundang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undangundang.
Bagaimana kedudukan partai oposisi di Inggris ??
Jawaban 1:
Sangat baik
Negara Inggris adalah Negara besar yangmemiliki pengaruh tersendiri terhadap Negara-negara lain terutama Negara berkembang danNegara miskin. Dalam bidang sosial, politik, hukum,dan budaya. Inggris dapat dikatakan beradadipuncak kualitas dari masing-masing aspektersebut.Dalam bidang politik, terutama dilihat darisistem pemerintahannya, Inggris menjadi salah satuNegara yang menjadi panutan dalam pelaksanaansistem pemerintahan. Dalam hal ini, Inggrismemiliki pengaruh dan ilmu tersendiri terhadapsistem pemerintahan parlementer. Oleh karena itu,Inggris disebut the mother of parliaments .Banyak Negara-negara berkembang yangmengikuti sistem pemerintahan seperti yangdilakukan Inggris. Namun, pada kenyataannyasistem pemerintahan tersebut tidak akan terlaludapat diaplikasikan terhadap Negara yangbersangkutan. Maka, sistem pemerintahan yangdiambil dari sistem pemerintahan Inggris lama-kelamaan akan terus dikembangkan oleh Negarayang bersangkutan agar dapat dilaksanakan secaraoptimal oleh Negara tersebut.Berbeda dengan Negara yang mengaplikasikansistem pemerintahan Inggris, ada juga Negara-negara yang termasuk Persemakmuran Inggrisdimana Negara tersebut benar-benar berkaitanlangsung dengan sistem pemerintahan yangditegakkan oleh Inggris
Setiap Negara terutama masyarakat danpemerintahnya pasti menginginkan sistempemerintahan yang baik bagi negaranya. Namuntidak semua dapat dilakukan. Intinya, setiapNegara yang berpikiran secara kritis akan terusmengembangkan sistem pemerintahan yang terbaikdan berusaha untuk meminimalisir kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem pemerintahantersebut. Atau mungkin dapat mengambil hal-halyang positif dari berbagai sistem pemerintahan dandapat membuat sistem pemerintahan sendiri yangberguna dan dapat dilaksanakan secara penuh dankeseluruhan.
Inggris adalah sebuah negara kesatuan (Unitary State) dengan sebutan United Kingdom yang terdiri dari: England, Wales, dan Irlandia Utara.Pemerintahannya berbentuk Monarki dan sistem kenegaraan yang terdesentralisasi. Negara Inggris menganut sistem pemerintahan parlementer dimana kekuasaan pemerintah terdapatpada perdana menteri dan menteri (bisa juga disebut kabinet). Sedangkan kekuasaan sebagai kepala negara berada di tangan Ratu. Seperti teori dari sistem pemerintahan parlementer, Ratu tidak mempunyai kekuasaan politik karena Ratu hanya berperan sebagai simbol kedaulatan dan persatuan negara.
Negara yang terbentuk pada 1 Mei 1707 ini menerapkan sistem pemerintahan parlementer dengan bentuk pemerintahan monarki konstitusional (monarki parlementer). Kekuasaan legislatif berada di tangan parlemen atau biasa disebut House of commons dan House of Lords. Di negara ini yang berhak untuk membubarkan parlemen adalah badan eksekutif yang anggotanya terdiri dari Raja/ratu serta kabinet. Negara Inggrs ini juga menerapkan sistem dua partai (two party system), yaitu partai konservatif dan partai buruh. Kedua partai ini selalu bersaing.