Negara-negara manakah yang termasuk anggota UPU (Universal Postal Union) ?
Jawaban 1:
Semua negara anggota PBB diizinkan untuk menjadi anggota UPU. Sebuah negara non-anggota PBB juga menjadi anggota jika dua-pertiga dari negara-negara anggota UPU menyetujui permintaannya. The UPU saat ini memiliki 192 anggota (190 negara dan dua keanggotaan bersama tergantung wilayah kelompok).Negara anggota UPU adalah Kota Vatikan dan 193 anggota PBB kecuali Andorra , Kepulauan Marshall , yang Federasi Mikronesia , dan Palau . Anggota terbaru adalah Sudan Selatan , yang bergabung pada tanggal 4 Oktober 2011.Luar negeri negara-negara konstituen dari Belanda ( Aruba , Curaçao dan Sint Maarten ) yang direpresentasikan sebagai anggota UPU tunggal seperti seluruhwilayah luar negeri Inggris . Anggota-anggota ini awalnya tercantum secara terpisah sebagai "Koloni, Protektorat, dll" dalam Konvensi Pos Sedunia [12] dan mereka grandfathered ketika keanggotaan dibatasi untuk negara-negara berdaulat. [13]Andorra, Kepulauan Marshall, Mikronesia dan Palau memiliki email mereka disampaikan melalui anggota UPU lain ( Amerika Serikat untuk Compact of Free Association negara dan Perancis dan Spanyol untuk Andorra). [14]Palestina diberikan status pengamat khusus kepada UPU pada tahun 1999, dan pada tahun 2008 Israel setuju untuk surat untuk disalurkan melalui Yordania[15] [16] meskipun ini belum dilaksanakan per November 2012. [17]The Republic of China bergabung dengan UPU pada tanggal 1 Maret 1914. Setelah Republik Rakyat China didirikan, Republik China terus untuk mewakili Cina di UPU, sampai organisasi memutuskan pada tanggal 13 April 1972 untuk mengakui Republik Rakyat China sebagai satu-satunya wakil sah Cina. Karena itu, Reply Kupon Internasional tidak tersedia untuk Taiwan. Mail yang ditujukan kepada Taiwan masih disampaikan di sana, meskipun melalui negara ketiga.[ yang? ]Yang lain negara dengan pengakuan terbatas seperti Somaliland dan Republik Turki Siprus Utara (TRNC) juga rute email mereka melalui negara-negara ketiga karena UPU tidak akan mengizinkan [ klarifikasi diperlukan ] pengiriman internasional langsung. Misalnya, surat TRNC itu pergi melalui Turki dan surat Somaliland melalui Ethiopia ).
Pertanyaan Terkait
Dalam sistem UUD 1950 kekuatan DPR lebih besar dari pada kekuatan eksekutif, terbukti dengan adanya hak DPR untuk..
Jawaban 1:
Memecat yg akan dituju dan
Jawaban 2:
Hak DPR untuk membubarkan kabinet
Apa keuntungan yang diperoleh negara indonesia dengan adanya sistem hukum internasional?
Jawaban 1:
Hukum Internasional digolongkan menjadi hukum Internasional Publik dengan hukum perdata internasional. Hukum Internasional Publik atau hukum antar negara, adalah asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang bersifat pidana, sedangkan hukuk perdata internasional atau hukum antar bangsa, yang mengatur masalah perdata lintas Negara (perkawinan antar warga Negara suatu Negara dengan warga Negara lain).Hugo de Groot (Grotius) dalam bukunya De Jure Belli ac Pacis(Perihal Perang dan Damai) mengemukakan, bahwa hukum dan hubungan internasional didasarkan pada kemauan bebas dan persetujuan beberapa atau semua negara. Ini ditujukan demi kepentingan bersama dari mereka yang menyatakan diri di dalamnya. Sedangkan Sam Suhaedi berpendapat bahwa hukum internasional merupakan himpunan aturan-aturan, norma-norma dan asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat Internasional.Dalam pengertian umum, Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, Hukum Internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dan, pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu.
Jawaban 2:
Negra menjadi tertib dan berwibawa , tapi pemerintah juga seperti itu
konstitusi sebuah negara mencerminkan kondisi masyarakat negara setempat.oleh karena itu kandungan jiwa konstitusi harus selaras dengan jiwa bangsa.mengapa demikian?
Jawaban 1:
Karena demokrasi dari,untuk, oleh, rakyat
akibat pengingkaran kewajiban sebagai warga negara, akibat pengingkaran kewajibannya, dan pasal dalam UUD 1945 yang dilanggarnya
Jawaban 1:
Orang tersebut akan mendapat hukuman sesuai pasal yang telah di langgarnya
Contoh kasus judicial review
Jawaban 1:
Contoh kasus judicial review
Jakarta, 18 Desember 2008
Siaran Pers Gerakan Antipemiskinan Rakyat Indonesia
Judicial Review untuk Undang-Undang Kesejahteraan Sosial
Hari ini, Kamis, 18 Desember 2008, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial menjadi Undang-Undang Kesejahteraan Sosial (UU Kesos). Pengesahan UU ini semakin memperkuat indikasi ketidakpahaman wakil rakyat terhadap substansi kesejahteraan. Sekilas, UU Kesejahteraan Sosial seolah-olah akan mengatur dan memperbaiki kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Padahal, jika ditelisik secara rinci, UU Kesos justru tumpang tindih dan berpotensi bertentangan dengan konstitusi dan Undang-Undang lain yang mengatur kesejahteraan rakyat. Selain itu, dengan disahkannya UU Kesos pun tidak ada jaminan bahwa rakyat Indonesia akan menikmati kesejahteraan dengan lebih baik. Undang-Undang ini mengatur substansi yang sangat luas, seperti rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Bahkan, penanggulangan kemiskinan ditempatkan sendiri. Pendekatan ini terlalu luas dibandingkan cakupan yang biasa dipakai di banyak negara, yang fokus mencakup social insurance (telah diatur SJSN), social assistance (program targeting pada kelompok miskin) dan universal benefit (tunjangan yang dibiayai pajak pada seluruh warga negara). Cakupan yang sangat luas berimplikasi menghambat efektivitas perundangan karena membutuhkan peraturan pelaksanaan teknis yang beragam dan memakan waktu lama, serta cenderung berlebihan mengatur sesuatu yang sebenarnya tidak perlu diatur (over-rule).
#Semoga Bermanfaat 'Trims^_^
Istilah konstitusi yang tidak tertulis
Jawaban 1:
Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid.
Jawaban 2:
Konstitusi tidak tertulis atau konvensi adalah peraturan yang tidak tertulis yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara
Salah satu dampak globalisasi terhadap lingkungan adalah?
Jawaban 1:
Limbah pabrik perusahaan asing yg membuang limbah pabriknya sembarangan tanpa peduli pada lingkungan indonesia
Jawaban 2:
Rusak nya lingkungan yang ada
Apa perbedaan antara warga negara dan orang asing???
Jawaban 1:
A. Penduduk, adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah Negara (menetap). Biasanya, penduduk adalah mereka yang lahir secara turun-temurun dan besar di dalam suatu Negara tertentu.
b. Bukan penduduk, adalah mereka yang berada di dalam suatu wilayah Negara hanya untuk sementara waktu. Contohnya, para turis mancanegara atau tamu-tamu instansi tertentu di dalam suatu Negara.
Jawaban 2:
Warga negara merupakan anggota dari wilayah negara yang bersangkutan, dengan memiliki status kewarganegaraan asli maupun sedangkan orang asing merupakan penduduk yang menetap disebabkan oleh suatu pekerjaan
semoga membantu :)
jelaskan politik luar negri yang dipakai oleh bangsa indonesia dalam melakukan hubungan dengan negara lain ?
Jawaban 1:
Politik luar negri Indonesia bebas aktif.
Bebas, artinya Indonesia tidak memihak pada bangsa/blok manapun.
Aktif, artinya Indonesia turut serta dalam upaya perwujudan perdamaian dunia
Jawaban 2:
Bebas: tida memihak salasatu blok
aktif :aktif menciptan perdamain dunia
Tuliskan empat dari enam sikap dalam upaya pemberantasan korupsi di indonesia!
Jawaban 1:
1. Mengadakan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan para penyelenggara pemerintahan.
2. Membentuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dapat mengontrol tindakan para pejabat negara.
3. Mengadakan pengawasan langsung terhadap pembangunan atau proyek pemerintah.
4. Menuliskan pada media massa tentang kasus – kasus korupsi dan penyimpangan lain yang dilakukan oleh pejabat negara.
Jawaban 2:
1. memberikan hukuman yang berat bagi koruptor
2. memberikan gaji yang layak untuk posisi-posisi srategis
3. mencabut remisi bagi narapidana kasus korupsi
4. melakukan audit keuangan