Kedudukan pancasila sebagai dasar negara tertuang dalam?
Jawaban 1:
Undang undang dasar 1945 (UUD'45)
pasal dan ayat cari sendiri yach ;)
Jawaban 2:
Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966 yang menandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia
Pertanyaan Terkait
Tujuan pengalaman mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia
Jawaban 1:
Menciptakan persatuan dan kesatuan
Jawaban 2:
Tujuan mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah indonesia :
-menghindari disintegrasi bangsa
-menumpas paham separatis
-menjaga dan melindungi keutuhan wilayah NKRI
Apa maksud dewan pers sebagai lembaga tertinggi ?
Jawaban 1:
Dewan pers yang independen dibentuk dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan menigkatkan kehidupan pers nasional.Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers (pasal 1:5). Organisasi-organisasi pers tersebut mempunyai latar belakang sejarah, laur, perjuangan, dan penentuan tata krama profesional berupa kode etik masing-masing. PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) yang lahir di Surakarta, dalam kongkresnya yang berlangsung tanggal 8-9 Februari 1946 dab SPS (Serikat Penerbitan Surat Kabar) yang lahir di Serambi Kapatihan Yohayakarta pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 1946, merupakan komponan penting dalam pembinaan pers Indonesia. Ketika itu Indonesiaa sedang berkobar revolusi fisik melawan kolonialisme Belandan yang mencoba menjajah negeri kita.
Jawaban 2:
MPR,MK,MA.
pilih salah satu.
Jelaskan bagaimana bentuk hubungan tni dengan polri dalam membela dan mempertahankan nkri...??? mohon...
Jawaban 1:
Pada dasarnya keduanya memiliki tugas pokok yang berbeda, meskipun porsinya sama2 aparatur negara. TNI bertugas dalam HANKAM (pertahanan keamanan), berkaitan dnegan menjaga kedaulatan NKRI terutama jika terjadi ancaman terhadap keutuhan NKRI baik ancaman dari luar negeri maupun dalam negeri (misalnya gerakan separatisme, teroris). POLRI bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, karena sebagai aparat penegak hukum makan POLRI sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam menegakkan hukum (misal hukum pidana). Dalam menjalankan tugasnya POLRI sering kali diperkuat dengan keberadaan TNI (misal dalam menangani kerusuhan massal, kericuhan akibat konflik yang terjadi saat demontrasi massa, semacam itu). Jadi bentuk hubungannya ya sebagai penjaga NKRI baik dari sisi fisik (batas wilayah) maupun yang non fisik (adanya pelanggaran hukum yang bersifat umum)
1. Rumuskan kembali pemahaman tentang pengertian perjanjian internasional ! 2. Berikan alasan penjelasan, mengapa di dlm hubungan antar negara perjanjian internasional dianggap sangat penting ! 3. Berikan penjelasan mengapa suatu perjanjian internasional ada yg harus diratifikasi dan ada yg tidak perlu diratifikasi ! 4. Jelaskan mengapa sebelum suatu perjanjian internasional dibuat, perlu dilakukan perundingan (negosiasi) ! 5. Berikan penjelasan bagaimana kedudukan negara peserta dan bukan peserta pada saat suatu perjanjian internasional akan ditandatangani oleh negara-negara yang berkepentingan
Jawaban 1:
Berikut ini adalah beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli.Prof Dr.Mochtar Kusumaatmadja Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antarbangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentuOppenheimer-Lauterpacht Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antarnegara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakannyaG. Schwarzenberger Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasionalKonferensi Wina ((1969)) Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentuPasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional Perjanjian internasional baik yang bersifat umum maupun khusus, yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersangkutanJadi, perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan mengakibatkan hukum tertentu. Perjanjian internasional sekaligus menjadi subjek hukum internasional. Perjanjian internasional juga lebih menjamin kepastian hukum serta mengatur masalah-masalah bersama yang penting. Disebut perjanjian internasional jika perjanjian diadakan oleh subjek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional.Tahap[sunting | sunting sumber]
Perundingan adalah tahap pertama yang dilakukan sebelum diadakannya perjanjian. Perundingan bisa dilakukan oleh perwakilan diplomat yang memiliki surat kuasa penuh dari pemerintah, bisa juga kepala pemerintah langsung.Setelah diadakan perundingan, selanjutnya penandatanganan yang mana yang akan dijadikan perjanjian. Penandatanganan bisa dilakukan oleh duta besar, anggota legislatif maupun eksekutif.Selanjutnya pengesahan yang akan dilakukan oleh kepala pemerintahan dan anggota DPR dengan diadakannya rapat terlebih dahaulu. biasanya hal ini dilakukan untuk masalah yang sangat penting dan mencakup masalah orang banyak.Pembatalan[sunting | sunting sumber]
Hal-hal yang menyebabkan dibatalkannya suatu perjanjian antara lain:Terjadinya pelanggaran.Adanya kecuranganAda pihak yang dirugikan.Adanya ancaman dari sebelah pihakBerakhirnya perjanjian[sunting | sunting sumber]
Punahnya salah satu pihak.Habisnya masa perjanjian.Salah satu pihak ingin mengakhiri dan disetujui oleh pihak kedua.Adanya ancaman dan dirugikan oleh sebelah pihak.Telah tercapai tujuan dari perjanjian ituSyarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sudah dipenuhi
Maaf kalau salah
Apa keuntungan yang diperoleh negara indonesia dengan adanya sistem hukum internasional?
Jawaban 1:
Hukum Internasional digolongkan menjadi hukum Internasional Publik dengan hukum perdata internasional. Hukum Internasional Publik atau hukum antar negara, adalah asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang bersifat pidana, sedangkan hukuk perdata internasional atau hukum antar bangsa, yang mengatur masalah perdata lintas Negara (perkawinan antar warga Negara suatu Negara dengan warga Negara lain).Hugo de Groot (Grotius) dalam bukunya De Jure Belli ac Pacis(Perihal Perang dan Damai) mengemukakan, bahwa hukum dan hubungan internasional didasarkan pada kemauan bebas dan persetujuan beberapa atau semua negara. Ini ditujukan demi kepentingan bersama dari mereka yang menyatakan diri di dalamnya. Sedangkan Sam Suhaedi berpendapat bahwa hukum internasional merupakan himpunan aturan-aturan, norma-norma dan asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat Internasional.Dalam pengertian umum, Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, Hukum Internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dan, pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu.
Jawaban 2:
Negra menjadi tertib dan berwibawa , tapi pemerintah juga seperti itu
Apa contoh pelanggaran hak ?
Jawaban 1:
kejahatan perang
penindasan ras kulit hitam di afrika
penjajahan pd zaman dulu
penculikan
pembunuhan
semoga bisa membantu
Apa saja permasalahan implementasi pancasila dalam pembangunan nasional? beserta solusinya
Jawaban 1:
Kendala dari sila pertama dapat berupa pertentangan antar agama yang dilatar belakangi tidak adanya toleransi antar umat beragama, yang pada dasarnya kendala tersebut ada karena individu atau kelompok dalam masyarakat itu sendiri saling mengeksklusifkan kelompok masing-masing
solusinya :
Meningkatkan pemahaman masyarakat pada Pancasila untuk untuk memecahkan permasalahan bangsa, sekaligus mendukung kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peningkatan pemahaman semua Komponen Masyarakat terhadap ideologi Pancasila. Pemahaman merupakan suatu kondisi awal yang sangat penting agar tiap warga negara mampu mengamalkan Pancasila dengan benar. Tanpa pemahaman yang benar, maka proses berpikir, ucapan dan tindakan tiap warga yang berkaitan dengan kepentingan pembangunan dapat menjadi salah arah, bahkan dapat mengganggu pembangunan Nasional yang pada akhirnya akan memperlemah persatruan dan kesatuan bangsa. Kualitas pemahaman individu para penyelenggara negara terhadap pancasila diharapkan akan semakin tinggi, dengan meningkatnya tugas dan tanggung jawab yang bersangkutan dalam kegiatan kenegaraan. Pemahaman tersebut diharapkan dapat terus meningkat dan dapat dijaga kondisi pemahamannya.
Apakah polisi termasuk kemiliteran?jelaskan!
Jawaban 1:
Polisi militer (PM) ialah polisi dari organisasi militer.Polisi militer bertugas di wilayah penegakan hukum (termasuk penyelidikan kejahatan) pada kepemilikan militer dan mengenai anggota militer (bahkan dalam kasus tertentu
Jawaban 2:
Menurut saya tidak karena untuk menjadi polisi tidak membutuhkan latihan-latihan militer.
Kapan Memorandum DPR GR itu diajukan?
Jawaban 1:
Kalau tidak salah diajukan tanggal 29 Mei 1945
Semua produk hukum harus mendapatkan persetujuan DPR , mengapa demikian ?
Jawaban 1:
Karena DPR adalah dewan perwakilan rakyat ,berarti DPR harus menyetujui yang sesuai dengan kemauan rakyat,dan posisi rakyat itu
Jawaban 2:
Karena DPR mempunyai fungsi dan hak
Fungsi DPR mempunyai fungsi ; legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Legislasi Fungsi Legislasi dilaksanakan untuk membentuk undang-undang bersama presiden. Anggaran Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Pengawasan Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Hak DPR mempunyai beberapa hak, yaitu; hak interpelasi, hak angket, hak imunitas, dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak angket Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak imunitas Hak imunitas adalah kekebalan hukum dimana setiap anggota DPR tidak dapat dituntut di hadapan dan di luar pengadilan karena pernyataan, pertanyaan/pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPR, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik. Hak menyatakan pendapat Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas: Kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasionalTindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angketDugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.Anggota