Jelaskan proses pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara dan konstitusi .?!
Jawaban 1:
Proses Perumusan Pancasila DAN UUD Sebagai Dasar Negara dan konstitusi RI
1.Pembentukan BPUPKI beranggotakan sebanyak 63 orang,resmi diumukan pada tanggal 28 April 1945 dan upacaranya dilaksanakan di Gedung Cuo Sangi In di Pejambon Jakarta (sekarang Gedung Departemen Luar Negeri).
2.Sidang BPUPKI 1
(29 Meti 1945 -1 Juni 1945). membahas tentan dasar-dasar Negara
1.Mr.Mohammad Yamin(29 Mei)
2.Mr.Soepomo(31 Mei)
3.Ir.Soekarno(1 Juni)
3.Sidang 2 BPUPKI
membahas RUUD(soekarno)tanggal 14 Juli 1945 yang berisikan 3 hal pokok yaitu, pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan undang-undang dasar, dan undang-undang dasar (batang tubuh).
4.PPKI
18 Agustus 1945 dengan pembahasan konstitusi Negara Indonesia
Sistematika Undang-undang dasar 1945 (UUD 1945) itu terdiri atas 3 hal, yaitu : Pembukaan (mukadimah) UUD 1945 terdiri atas empat alinea. Pada Alenia ke-4 UUD 1945 tercantum Pancasila sebagai dasar negara yang berbunyi sebagai berikut: Pancasila
Ketuhanan Yang Maha Esa
.Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Persatuan Indonesia.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
.Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Batang tubuh UUD 1945 terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahanPenjelasan UUD 1945 terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.
Pertanyaan Terkait
Apakah perbedaan peradilan dan pengadilan? serta apa tujuan peradilan dan pengadilan?? mohon bantuannya :)
Jawaban 1:
Peradilan adalah suatu kegiatan / usaha untuk mendapatkan keadilan. Sedangkan pengadilan adalah suatu kegiatan atau usaha untuk menghukum seseorang yang melakukan kesalahan.
tujuan peradilan untuk memperoleh keadilan, sedangkan tujuan pengadilan untuk mengetahui hukuman yang cocok sesuai perbuatan
Jawaban 2:
Peradilan adalah segala sesuatu yang behubungn dgn tugas negara dalammenegakkanhukum dan keadilan
pengadilan adalah suatu badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara
tujuan perdilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan
tujuan pengadilan adlah menegakkan hukum, meningkatkan disiplin kerja, memberikan keterbukaan infornasi kpd masyarakat.
Sebutkan sifat-sifat pemilu !
Jawaban 1:
LUBERJURDIL
Langsung
Umum
Bebas
Jujur
Adil
Jawaban 2:
Langsung, jujur,bebas, dan adil
Apa yang anda ketahui tentang peradilan dan pengadilan ?
Jawaban 1:
Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.
Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan baik dalam perkara sipil, buruh, administratif maupun kriminal.
Jawaban 2:
Pengadilan adalah institusi yang berwenang untuk melaksanakan dan menjalankan kekuasaan kehakiman
peradilan adalah sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman
Jelaskan bagaimana bentuk hubungan tni dengan polri dalam membela dan mempertahankan nkri...??? mohon...
Jawaban 1:
Pada dasarnya keduanya memiliki tugas pokok yang berbeda, meskipun porsinya sama2 aparatur negara. TNI bertugas dalam HANKAM (pertahanan keamanan), berkaitan dnegan menjaga kedaulatan NKRI terutama jika terjadi ancaman terhadap keutuhan NKRI baik ancaman dari luar negeri maupun dalam negeri (misalnya gerakan separatisme, teroris). POLRI bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, karena sebagai aparat penegak hukum makan POLRI sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam menegakkan hukum (misal hukum pidana). Dalam menjalankan tugasnya POLRI sering kali diperkuat dengan keberadaan TNI (misal dalam menangani kerusuhan massal, kericuhan akibat konflik yang terjadi saat demontrasi massa, semacam itu). Jadi bentuk hubungannya ya sebagai penjaga NKRI baik dari sisi fisik (batas wilayah) maupun yang non fisik (adanya pelanggaran hukum yang bersifat umum)
3 contoh peristiwa persatuan di indonesia
Jawaban 1:
Merebut papua dari Belanda
G30S/PKI
Sumpah Pemuda
Proklamasi
Jawaban 2:
Proklamasi kemerdekaan indonesia
Apa pendapat anda tentang " pelaksanaan hak dan kewajiban dalam sistem hukum dan pemerintahan "
Jawaban 1:
Kl pendapat saya setuju asal tdk korupsi
Jawaban 2:
Pada dasarnya kita kurang memahami secara mendalam tentang hak na kewajiban dalam hukum yang berlaku di indonesia sehingga tidak mustahil banyak yang salah dalam memahami hukum atau peraturan yang berlaku, sehingga didalam memperoleh dan melaksanakan hak dan kewajiban dalam hukum kurang maksimal bahkan tidak jarang akan dijumpai ketimpangan - ketimpangan
model demokrasi yang memberi kekuasaan sangat besar kepada Presiden pada masa Orde Lama adalah model .....
Jawaban 1:
Model demokrasi terpemimpin,dmana model tersebt presiden memiliki kkuasaan yg sangat besar d pemerintahan indonesia
Jawaban 2:
Demokrasi terpimpin
kayaknya gitu
apa yang kamu lakukan dalam rangka mencegah perilaku pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara
Jawaban 1:
Tidak mencontoh perbuatan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban , dan saling mengingatkan agar tidak ada lagi yang melakukan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban
Jawaban 2:
Berusaha untuk selalu menaati peraturan, cinta indonesia
Tingkatan pengadilan di indonesia apa saja ya?
Jawaban 1:
tingkatan pengadilan di indonesia
1. Mahkamah Agung 2.Mahkamah Konstitusi 3.Komisi Yudisial
terbagi 4 kategori
++Peradilan Umum
*Pengadilan Hukum
*Pengdilan Negeri
^^Peradilan Agama
+Peradilan Militer
- Pengadilan Militer Utama
-Pengadilan Militer Tinggi
-Pengadilan Militer Perempuan
-Pengadilan Militer
^Peradilan Tata Usaha Negara
*Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
*Pengadilan Tata Usaha Negara
Jelaskan perbedaan antara sistem pemerintahan desentralisasi dan otonomi daerah
Jawaban 1:
Perbedaan sistem pemerintahan desentralisasi dan otonomi daerah yaitu:
- Sistem pemerintahan desentralisasi : artinya pemerintah menyerahkan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom dengan tujuan agar daerah otonom bisa mengatur urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan.
- Sistem pemerintahan otonomi daerah: keleluasaan hak, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah daerah (Pemda) dalam mengatur dan mengurus rumah tangga sesuai kemampuan daerah masing-masing.
- Desentralisasi untuk penyerahan kewenangan dan kekuasaan.
- Desentralisasi untuk pelimpahan kekuasaan dan kewenangan. desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, perencanaan, pemberian kekuasaan dan wewenang.
- Desentralisasi untuk sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan. Pendelegasian wewenang dalam desentralisasi berlangsung antara lembaga-lembaga otonom di pusat dengan lembaga-lembaga otonom di daerah.
- Desentralisasi dalam memberikan ruang terhadap penyerahan wewenang atau urusan dari pemerintah daerah tingkat atas kepada daerah tingkat bawahnya.
- Materi tentang perbedaan desentralisasi dan otonomi daerah: brainly.co.id/tugas/1639050
- Materi tentang konsep desentralisasi dan otonomi daerah: brainly.co.id/tugas/4320252
- Materi tentang perbedaan sistem pemerintahan desentralisasi dan otonomi daerah: brainly.co.id/tugas/51167