Dalam sistem UUD 1950 kekuatan DPR lebih besar dari pada kekuatan eksekutif, terbukti dengan adanya hak DPR untuk..
Jawaban 1:
Memecat yg akan dituju dan
Jawaban 2:
Hak DPR untuk membubarkan kabinet
Pertanyaan Terkait
Apakah yang dimaksud dengan "peradilan yang bebas dan tidak memihak" ??
Jawaban 1:
Peradilan tidak memihak siapa itu orgnya entah pejabat atau bukan,jdi peradilan berpihak ke smua org
Jawaban 2:
Perlakuan yang sama kepada semua pelaku hukum dan tidak ada sifat memihak. Mohon maaf kalau jawaban saya kurang lengkap
JelaskAN PENGALAMAN SIKAP PERSATUAN DAN KESATUAN DALAM SELURUH ASPEK KEHIDUPAN?
Jawaban 1:
Semuanya dapat hidup rukun dan damai. Seperti misalnya di daerah tertentu di Indonesia,pada saat hari hari besar kedua agama, seluruhnya membantu dengan rasa kesatuan,tidak ada konflik yang terjadi.
Pada dasarnya uud memiliki 2 sifat yaitu....
Jawaban 1:
2 sifat yaitu bersifat tegas dan memaksa
semoga membantu :)
Jawaban 2:
Satuan dan kesatuan bersatu tidak terpecah belahkan
penjelasan mengenai dampak negatif globalisasi tentang mengapa eksploitasi alam dan SD lain dapat memuncak karena kebutuhan yang semakin besar
Jawaban 1:
Dampak Negatif Globalisasi Ekonom
i Menghambat pertumbuhan sektor industri
Memperburuk neraca pembayaran Globalisasi cenderung menaikkan barang-barang impor. Sebaliknya, apabila suatu negara tidak mampu bersaing, maka ekspor tidak berkembang. Keadaan ini dapat memperburuk kondisi neraca pembayaran.
Sektor keuangan semakin tidak stabil Salah satu efek penting dari globalisasi adalah pengaliran investasi (modal) portofolio yang semakin besar. Investasi ini terutama meliputi partisipasi dana luar negeri ke pasar saham.
Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang Apabila hal-hal yang dinyatakan di atas berlaku dalam suatu negara, maka dlam jangka pendek pertumbuhan ekonominya menjadi tidak stabil.
Bntu lah,,!! Poses, cara, perbuatan memerintah, dan segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara disebut,,,,?
Jawaban 1:
Disebut dengan sistem pemerintahan
Jawaban 2:
UNDANG UNDANG mungkin
Mengapa peraturan pemerintah tidak memerlukan persetujuan DPR?
Jawaban 1:
Karena DPR hanya lembaga Legislatif, dan tugasnya hanya membatu menjalankan semua tugas2 Pemerintahan
Jawaban 2:
Karena DPR merupakan lembaga legislatif
Dasar hukum (pasal) yang mengatur tentang sistem NKRI
Jawaban 1:
Pasal 18 UUD 45 mengatur tentang pembagian wilayah negara kesatuan RI
Jawaban 2:
Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan bagi sistem ekonomi Pancasila
Maaf kalau salah,,
Asas-asas kewarganegaraan Indonesia?
Jawaban 1:
Ada 3 asas,yaitu :
1. Ius Soli (disebut asas kelahiran)
Asas ini menentukan kewarganegaraan seseorang menurut daerah atau tempat dimana dilahirkan, dianut oleh inggris, Mesir, Amerika dll
2. Ius Sanguinis (asas keturunan)
asas ini yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut darah dan keturunan dari orangtua yang bersangkutan. Dianut oleh RRC.
3. Naturalisasi (pewarganegaraan)
Orang dapat menjadi warga negara dari suatu negara setelah melakukan langkah-langkah hukum tertentu. Biasanya dilakukan setelah dewasa.
semoga bermanfaat :)
Jawaban 2:
1. Asas Ius Sanguinis (law of blood) merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. 2. Asas Ius Soli (law of the soil) secara terbatas merupakan asas yang menetukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. 3. Asas Kewarganegaraan Tunggal merupakan asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. 4. Asas Kewarganegaraan Ganda terbatas merupakan asas yang menetukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
Siapa pemimpin unesco dan dimana kantornya?
Jawaban 1:
Pemimpin unesco sekaraang adalah Irina Bokova
kantor pusat paris,prancis
Tuliskan empat dari enam sikap dalam upaya pemberantasan korupsi di indonesia!
Jawaban 1:
1. Mengadakan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan para penyelenggara pemerintahan.
2. Membentuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dapat mengontrol tindakan para pejabat negara.
3. Mengadakan pengawasan langsung terhadap pembangunan atau proyek pemerintah.
4. Menuliskan pada media massa tentang kasus – kasus korupsi dan penyimpangan lain yang dilakukan oleh pejabat negara.
Jawaban 2:
1. memberikan hukuman yang berat bagi koruptor
2. memberikan gaji yang layak untuk posisi-posisi srategis
3. mencabut remisi bagi narapidana kasus korupsi
4. melakukan audit keuangan