Gk7qp1DNYQGDurixnE7FWT3LyBvSK3asrvqSm057
Bookmark

Beberapa Negara Bergabung Dan Melebur Menjadi Negara Baru Yang Merdeka Dan Berdaulat. Terbentuknya Negara

beberapa negara bergabung dan melebur menjadi negara baru yang merdeka dan berdaulat. terbentuknya negara baru tersebut karena proses??? 

Jawaban 1:

Merasa berbeda atau menganut faham yang berbeda. Contohnya OPM. Organisasi Papua Merdeka ingin merdeka, karena merasa berbeda, yakni bangsa kulit hitam. Jadi, merasa berbeda. Selain itu, alasan mereka ingin merdeka karena menganut faham yang berbeda...

Jawaban 2:

Meleburnya suatu negara besar menjadi negara negara baru terjadi karna timbulnya paham separatisme ataupun pemisahan diri dari suatu negara untuk membentuk negara baru.(separatis)


Pertanyaan Terkait

Presiden pertama indonesia adalah

Jawaban 1:

Presiden pertama indonesia adalah ir. Soekarno

Jawaban 2:

Presiden pertama indonesia adalah ir.soekarno

 


Pada tahun berapakah terjadinya trisakti, dan siapakah presiden pada waktu itu ?

Jawaban 1:

Pada tahun 1998 presiden yang baru ditetapkan waktu itu adalah presiden soeharto.

Jawaban 2:

Pada tanggal 21 mei 1998 dan saat itu masa jabatan soeharto


Sejarah uud 1945 yg telah diamandemen

Jawaban 1:

Berikut ini sejarah amandemen UUD 1945 di Indonesia. Amandemen I Amandemen yang pertama kali ini disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999 atas dasar SU MPR 14-21 Oktober 1999. Amandemen yang dilakukan terdiri dari 9 pasal, yakni: Pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, pasal 21. Inti dari amandemen pertama ini adalah pergeseran kekuasaan Presiden yang dipandang terlalu kuat (executive heavy).   Amandemen II Amandemen yang kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000 dan disahkan melalui sidang umum MPR 7-8 Agustus 2000. Amandemen dilakukan pada 5 Bab dan 25 pasal. Berikut ini rincian perubahan yang dilakukan pada amandemen kedua. Pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 19, pasal 20, pasal 20A, pasal 22A, pasal 22B, pasal 25E, pasal 26, pasal 27, pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, pasal 28D, pasal 28E, pasal 28F, pasal 28G, pasal 28H, pasal 28I, pasal 28J, pasal 30, pasal 36B, pasal 36C. Bab IXA, Bab X, Bab XA, Bab XII, Bab XV, Ps. 36A ; Inti dari amandemen kedua ini adalah Pemerintah Daerah, DPR dan Kewenangannya, Hak Asasi Manusia, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan.   Amandemen III Amandemen ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001 dan disahkan melalui ST MPR 1-9 November 2001. Perubahan yang terjadi dalam amandemen ketiga ini terdiri dari 3 Bab dan 22 Pasal. Berikut ini detil dari amandemen ketiga. Pasal 1, pasal 3, pasal 6, pasal 6A, pasal 7A, pasal 7B, pasal 7C, pasal 8, pasal 11, pasal 17,
pasal 22C, pasal 22D, pasal 22E, pasal 23, pasal 23A, pasal23C, pasal 23E, pasal 23F, pasal 23G, pasal 24, pasal 24A, pasal24B, pasal24C. Bab VIIA, Bab VIIB, Bab VIIIA. Inti perubahan yang dilakukan pada amandemen ketiga ini adalah Bentuk dan Kedaulatan Negara, Kewenangan MPR, Kepresidenan, Impeachment, Keuangan Negara, Kekuasaan Kehakiman.   Amandemen IV Sejarah amandemen UUD 1945 yang terakhir ini disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002 melalui ST MPR 1-11 Agustus 2002. Perubahan yang terjadi pada amandemen ke-4 ini terdiri dari 2 Bab dan 13 Pasal.


Jelaskan selengkap mungkin tentang tugas dan wewenang MA sebelum dan sesudah amandemen!

Jawaban 1:

Kalau sebelum tidak tau ??
kalau sesudah amandemen : Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan [Pasal 24 ayat (1)].Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peaturan perundang-undangan di bawah Undang-undang dan wewenang lain yang diberikan Undang-undang.Di bawahnya terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).Badan-badan lain yang yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang seperti : Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara dan lain-lain.  


Organisasi regional di kawasan asia tenggara adalah?

Jawaban 1:

ASEAN( asosiation of south east asian nation)

Jawaban 2:

ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)


Rumuskan kembali pemahaman tentang pengertian perjanjian internasional?

Jawaban 1:

Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan yang dinyatakan secara formal antara dua atau lebih negara mengenai penetapan, penentuan, atau syarat timbal balik tentang hak dan kewajiban masing masing pihak.
perjanjian internasional dapat berbentuk bilateral maupun multilateral.
perjanjian internasional harus diadakan oleh subjek subjek hukum internasional yang menjadi menjadi masyarakat dunia dan akan menimbulkan akibat hukum (hak dan kewajiban) diantara keduanya.selain itu perjanjian internasional harus menaati ketentuan yang ada didalamnya.


Kemukakan apa yang menjadi isi pokok dari konstitusi negara

Jawaban 1:

MUNGKIN INI :)
1. jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara
2. susunan ketatanegaraan suatu negara
3. pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan

Jawaban 2:

Menurut Miriam Budiardjo konstitusi negara memuat tentang:
1. organisasi negara. mengenai pembagian kekuasaan antara badan eksekutif, legislatif dan yudikatif; masalah pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah; prosedur penyelesaian masalah pelanggaran yurisdiksi lembaga negara.
2. hak-hak asasi manusia.
3. prosedur mengubah undang-undang dasar.
4. adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari Undang-undang dasar.


Apa hubungan struktual dan fungsional pemerintah pusatdan daerah? 

Jawaban 1:

StrukturL secara teratur mulai dari presiden sampai yg terkecil
fungsional : pembagian tugas atau kewenangan yg harus dijalankan


Sebutkan hak dan kewajiban WNRI berdasarkan UUD 1945

Jawaban 1:

Hak warga negara indonesia menurut uud1945 adalah:tiap-tiap warga negara berhak atas
1.perkerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan(pasal 27 ayat 2)
2.hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan(pasal 28 a)
3.hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah(pasal 28 ayat 1) dan terdapat juga pada uu pasal 27 sampai  dengan pasal 31 UUD 1945

Jawaban 2:

1. Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara Wujud hubungan warga negara dan negara pada umumnya berupa peranan (role).
2. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Hak kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 31 UUD 1945.


Contoh kasus pengingkaran kewajiban dalam HAM..??

Jawaban 1:

Korupsi mungkin

hehe semoga membantu :)

Jawaban 2:

Warga banyak yang tidak mendapatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan karena keterbatasan ekonomi