Gk7qp1DNYQGDurixnE7FWT3LyBvSK3asrvqSm057
Bookmark

Apa Saja Formula Pemberantasan Kkn

Apa saja Formula pemberantasan kkn    

Jawaban 1:

Menambah kinerja bidang-bidang hukum
menambah kinarja KPK
lebih ketat menyeleksi
di pantau oleh pusat :)


Pertanyaan Terkait

Jelaskan peraturan perundang-undangan yang mengatur otonomi daerah ?

Jawaban 1:

UU No 32 Tahun 2004  Pasal 1 Ayat 5 tentang pemerintahan daerah, Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuia dengan peraturan perundang-undangan.


Apa yang dimaksud pemakjulan presiden?
berikan contohnya

Jawaban 1:

Makzul : dalam kamus Bahasa Indonesia berarti : "Berhenti Memegang Jabatan" atau "Turun Tahta",.

berbeda dengan impeachment : yang berarti Pemecatan, yaitu Badan Legislatif memutuskan untuk memberhentikan Presiden.

makzul berlaku bilamana pemerintahan menggunakan sistem Presidensil dimana Presiden di Pilih Langsung oleh Rakyat, maka yg berhak memakzulkannya adalah Rakyat melalui Pengampilan Suara

Jawaban 2:

pemakzulan itu proses dari sebuah badan legislatif yang secara resmi menjatuhkan dakwaan terhadap seorang pejabat tinggi negara nah contohnya  Soeharto dimakzulkan dengan paksaan halus juga setelah defacto rakyat tidak mendukungnya. Namun, Soeharto “tahu diri”, dia memakzulkan dirinya sendiri. Itulah sebabnya beliau sangat cerdik dan “licin” sehingga lepas dari jerat untuk dibawa ke pengadilan.


Contoh peristiwa yg mencerminka persatuan dan kesatuan di lingkungan bangsa dan negara

Jawaban 1:

Cthnya membantu korban benccana alam dgn memberi semangat persatuan :)
dan dengan  bersama-sama memajukan bangsa dalam segala bidang :)


Jelaskan secara SINGKAT arti penting hubungan internasional !

Jawaban 1:

Kelas: SMP
pelajaran: B. Indonesia
katagori: opti
kata kunci: hubungan internasional

saya bantu menjawab ya dek..
pentingnya hubungan internasional adalah:
1. meningkatkan hubungan diolomatik antar negara
2. memerkuat kerjasama.
3. distribusi informasi dan teknologi

demikian jawabannya dek.
semoga membantu ya.
selamat belajar


setiap warga mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan sepanjang hayat. terdapat dalam pasal?

Jawaban 1:

 Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pada sisi yang lain Pasal 5 ayat (1) UU Sisdiknas menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu; sedangkan ayat (5) pasal yang sama menyebutkan setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. 

Jawaban 2:

Pasal 31 Ayat (1) dan (2)
Pasal 31 :
Ayat (1) "setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan"
Ayat (2) "setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya"

maaf kalau kurang tepat 
semoga membantu


UUD 1945 pasal 18 mengatur tentang apa

Jawaban 1:

Pasal 18
Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan meman-dang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Jawaban 2:

Pasal 18-A 1. hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. 2. hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan SDA dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. pasal 18-B 1. negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. 2. negara mengakui dan menghormati kesatuan2 masyarakat hukum adat beserta hak2 tradisionalnya sepanjang masa hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia yang diatur dengan undang2.


Berdasarkan urutan peraturan hukum yang berlaku, maka Pancasila berkedudukan sebagai ?

Jawaban 1:

grundnorm (norma dasar) atau dasar negara

semoga bermanfaat :)

Jawaban 2:

Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara


sebutkan dokumen mengenai adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia setelah terjadi revolusi perancis?

Jawaban 1:

 Declaration  Des Droits De L’Homme Et DUu Citoyen yang dicetuskan pada tahun 1789

Jawaban 2:

Declaration des Droit de L'homme et du citoyen


Apa yang dimaksud dengan teori demokrasi, sejarah demokrasi, bentuk-bentuk demokrasi, dll ????

Jawaban 1:

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan olehpemerintah negara tersebut.
Demokrasi sebagai sistem pemerintahan, dalam bentuk klasik sudah digunakan sejak zaman Yunani Kuno (+/- abad V SM). Pada masa itu, Yunani dengan Negara kotanya (polis) telah mempraktekkan pemerintahan dengan partisipasi langsung rakyat dalam membicarakan persoalan pemerintah (demokrasi langsung).

sejarah demokrasi
Pada zaman Romawi sampai dengan abad pertengahan (abad XV) pelaksanaan sistem demokrasi mengalami kemunduran karena banyak berkembang praktek-praktek tirani, oligarki, dan diktator. Namun, semenjak zaman Renaissance (abad XVI – XIX), ajaran demokrasi bangkit kembali dengan pertimbangan-pertimbangan ini:
a.    Rakyat tidak senang dengan adanya praktek-praktek yang sewenang-wenang dari penguasa.
b.    Rakyat menuntut persamaan hak dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
c.    Pemahaman yang lebih baik tentang konsep-konsep atau teori-teori demokrasi yang mengarah pada prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia.

Para pelopor yang telah berjasa dalam mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi, antara lain John Locke (1632 – 1704), Montesquieu (1689 – 1755) dan J.J. Rousseau (1712 – 1770) dengan teorinya masing-masing.

Perkembangan demokrasi selanjutnya semakin dibutuhkan sebagai sistem pemerintahan oleh Negara-negara di seluruh dunia. Menurut Hans Kelsen, pada dasarnya demokrasi itu adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi, dalam perkembangan demokrasi dewasa ini dapat kita peroleh gambaran sebagai berikut:
a.    Yang melaksanakan kekuasaan Negara demokrasi adalah wakil-wakil rakyat yang terpilih, di mana rakyat yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan oleh wakil rakyat dalam melaksanakan kekuasaan Negara.
b.    Cara melaksanakan kekuasaan Negara demokrasi adalah senantiasa mengingat kehendak dan keinginan rakyat.
c.    Kekuasaan Negara demokrasi yang boleh dilaksanakan mungkin untuk memperoleh hasil yang diinginkan oleh rakyat asal saja tidak menyimpang dari dasar-dasar pokok demokrasi.

Jawaban 2:

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, Demos dan Kratos artinya pemerintahan. jadi demokrasi menurut mereka berarti Pemerintahan rakyat.

Demokrasi menurut umum adalah Pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

bentuk-bentuk demokrasi didunia
1.  Demokrasi dengan sistem Parlementer
2. Demokrasi dengan sistem Pembagian Kekuasaan.
3. Demokrasi dengan sistem Referendum.


Jelaskan syarat-syarat pembentukan daerah otonom

Jawaban 1:

Syarat Administratif = Persetujuan DPRD Kabupaten/Kota induk
Persetujuan Bupati/Walikota induk
Keputusan DPRD Provinsi tentang persetujuan pembentukan calon Kabupaten/Kota
Keputusan Gubernur tentang persetujuan pembentukan calon Kabupaten/Kota
Rekomendasi Menteri

Syarat Teknis = Hasil kajian daerah meliputi kemampuan ekonomi, potensi daerah, social budaya dan lainnya
Buku Kabupaten/Kota dalam angka terbitan terakhir untuk semua Kabupaten/Kota yang ada di wilayah provinsi
RPJM Kabupaten/Kota
Potensi masing-masing Kecamatan/profil Kabupaten/Kota
Monografi masing-masing Kecamatan

Syarat Fisik Kewilayahan = Cakupan wilayah
Peta wilayah

Semoga bermanfaat ;)
jangan lupa kasih yg terbaik dan terimakasih nya ya :))

Jawaban 2:

Persetujuan DPRD Kabupaten/Kota induk
Persetujuan Bupati/Walikota induk
Keputusan DPRD Provinsi tentang persetujuan pembentukan calon Kabupaten/Kota
Keputusan Gubernur tentang persetujuan pembentukan calon Kabupaten/Kota
Rekomendasi Menteri