Apa perbedaan sistem politik dgn sistem pemerintahan?
Jawaban 1:
Berikut Perbedaan antara Sistem Politik dan Sistem Pemerintahan:
- Sistem Politik mencakup aspek kehidupan dalam suatu negara seperti ekonomi, keamanan, pendidikan, dan lain sebagainya.
- Sistem Pemerintahan lebih dominan mencakup pada hal-hal yang berkaitan dengan aturan yang berlaku dalam suatu negara.
- Sistem politik Demokrasi, yakni bentuk pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan politik, kedaulatan rakyat, konsultasi pada rakyat, serta pemerintahan mayoritas.
- Sistem politik Otoriter/Totaliter, yakni kendali atas pemerintahan dipegang oleh sekelompok orang yang memiliki hak dalam mengawasi setiap penduduknya.
- Sistem pemerintahan Parlementer, yakni dimana badan eksekutif selaku pelaksana kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan secara langsung dari badan legislatif.
- Sistem pemerintahan Presidensial, yakni dimana badan eksekutif serta legislatif memiliki kedudukan yang sama dalam pemerintahan.
- Materi tentang pengertian sistem politik, brainly.co.id/tugas/2601383
- Materi tentang pengertian sistem pemerintahan, brainly.co.id/tugas/2374034
- Materi tentang sistem pemerintahan Indonesia, brainly.co.id/tugas/416349
Pertanyaan Terkait
Landasan pokok demokrasi pancasila?
Jawaban 1:
UUD 1945 atau masih ada yanglainya???
Jawaban 2:
Hmmmmm .. kalo gak salah UUD 1945
Latar belakang hubungan internasional?
Jawaban 1:
Karena saling ketergantungan antara negara satu dengan negara yang lain dimana ada negara yang hasil produksinya berbeda
Jawaban 2:
Agar tercipta kerja sama di berbagai bidang agar memajukan kedua belah pihak dalam sektor tertentu
Perbedaan fungsi dengan peran
Jawaban 1:
Menurut saya dari arti kata tak jauh beda apalagi dr segi penggunaan bahasa. Tetapi ada sedikit perbedaannya yang tidak terlalu mencolok yaitu:
1. Fungsi lebih mengutamakan tujuan dan memberikan efek terhadap organ
2. Fungsi lebih mengutamakan kegunaan
Sedangkan peran
1. Peran lebih mengutamakan kegiatan yang dilakukan setiap hari dan menimbulkan efek
2. Peran lebih mengutamakan kemampuan atau usaha yang dilakukan
Contoh pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban
Jawaban 1:
Contoh pengingkaran hak adalah tidak menghargai HAM orang lain atau memperlakukan seseorang secara semena-mena.
Pengingkaran kewajiban contoh tidak mengerjakan sholat 5 waktu bagi beragama muslim.
Jawaban 2:
Hak : penangkapan & penahanan seseorang demi menjaga stabilitas tanpa berdasarkan hukum, pembatasan hak berserikat & berkumpul, pembungkaman kebebasan pers kewajiban : tidak membayar pajak, tidak taat tunduk & patuh terhadap segala hukum yang berlaku
Apakah yang dijelaskan dalam pasal 2 UU no.12 tahun 2006?
Jawaban 1:
UU Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Warga Negara Indonesia adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 dan pasal 4. Bunyi Pasal 2 UU No 12 Th 2006 yaitu Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang orang bangsa Indonesia asli dan orang orang bangsa lain yang di sah yang disahkan dengan UU sebagai Warga Negara.
Jawaban 2:
pasal 2 UU no.12 tahun 2006 yaitu,
bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin potensi, harkat, dan martabat setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia; b. bahwa warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya; c. bahwa Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia sehingga harus dicabut dan diganti dengan yang baru; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
Mengapa dalam mewujudkan hubungan internasional diperlukan adanya asas "Pacta Sunt Servanda"?
Jawaban 1:
"Berdasarkan asas pacta sunt servanda maka suatu perjanjian pada umumnya maupun perjanjian internasional pada khususnya berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan karenanya suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan sepakat kedua belah pihak. Dimana kesepakatan untuk membatalkan perjanjian harus dibuat secara tertulis oleh negara-negara yang mengadakan perjanjian, agar dapat dijadikan sebagai alat bukti bahwa peristiwa pembatalan perjanjian tersebut memang benar terjadi."
itu aja yang saya tahu......
Jawaban 2:
Asas Kepastian Hukum (pacta sunt servanda)
Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas pacta sunt servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer (BW)
dapat di yahoo
Apa sajakah wujud nyata globalisasi dalam bidang politik
Jawaban 1:
Mungkin dengan banyaknya anggota parpol wanita
Bagaimana suatu konstitusi dapat diterapkan baik pleh penguasa (kepala negara) maupun warga negaranya?
Jawaban 1:
Yaitu dengan sikap tegas dan adil dalam menjalankan konstitusi. artinya, baik kepala pemerintah ataupun masyarakat harus mendapat hak, kewajiban, serta perlakuan yang sama. tidak pandang jabatan dalam menerapkan suatu konstitusi.
jika perlakuan terhadap semua masyarakat sama, pasti konstitusi tersebut dapat dijalankan dengan baik.
Jawaban 2:
pers harus menyajikan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk selalu akurat, dan tidak berbohong. fakta harus disajikan sebagai fakta, dan pendapat harus dikemukakan sebagai murni merupakan sebagai pendapat. komisi membedakan kriteria kebenaran menurut ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat sederhana dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat sederhana, kebenaran akan dicari dengan cara membandingkan pemberitaan dalam pers dengan informasi dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap merupakan sumber informasi yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk menyajikan pemberitaan yang benar. sebagai contoh disebutkan bahwa pers harus bisa membedakan secara jelas mana yang merupakan peristiwa politik, dan mana yang merupakan pendapat politisi.pers harus berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun relasi interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu masalah kepada khalayak untuk dibahas bersama, meskipun tidak ada aturan hukum yang mewajibkan pers menjalankan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Lucepenerbit majalah Time and Life misalnya mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai keharusan memastikan bahwa pers adalah wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan kelompok tertentu sajapers harus menyajikan gambaran yang khas dari setiap kelompok masyarakat dan pers harus memahami kondisi semua kelompok dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kemampuan ini akan menghindari terjadinya konflik sosial dan pers harus mampu menjadi penafsir terhadap karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini terpengaruh dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.
Pengertian ancaman negara ?
Jawaban 1:
Setiap usaha yang dilakukan baik dari dalam maupun luar negara yang dinilai membahayakan kedaulatan negara
Jawaban 2:
Melakukkan sesuatu perbuatan yang begitu berbahaya.dengan waktu yang tidak diketahui.
1.negara di dunia yang memiliki kostitus tidak tertulis dan tidak terdokumentasi adalah negara.. 2.dalam pasal per-1 konstitusi pada umumnya tercantum ...
Jawaban 1:
- Negara di dunia yang memiliki kostitus tidak tertulis dan tidak terdokumentasi adalah negara … Inggris, Kanada, Selandia Baru, Israel dan Saudi Arabia
- Dalam pasal pertama konstitusi pada umumnya tercantum ... identitas negara
- Konstitusi fleksibel atau rigid yang ditinjau dari sudut pandang cara mengubah UUD 1945 di: brainly.co.id/tugas/20286552
- Proses pembuatan undang undang apabila rancangan diusulkan oleh DPR di: brainly.co.id/tugas/25298935