Apa hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Jawaban 1:
Hubungan tersebut meliputi:
a. Hubungan wewenang
b. Keuangan
c. Pelayanan umum
d. Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.
Jawaban 2:
PEMERINTAHAN DAERAH Ditinjau dari sudut hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilihat dari Adanya hubungan dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kebijakan desentralisasi dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahwa tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah Nasional (Pusat) karena externalities (dampak) akhir dari penyelenggaraan urusan tersebut akan menjadi tanggung jawab negara. Peran Pusat dalam kerangka otonomi Daerah akan banyak bersifat menentukan kebijakan makro, melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, kontrol dan pemberdayaan (capacity building) agar Daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal. Sedangkan peran daerah akan lebih banyak pada tataran pelaksanaan otonomi tersebut. Dalam melaksanakan otonominya Daerah berwenang membuat kebijakan Daerah. Kebijakan yang diambil Daerah adalah dalam batas-batas otonomi yang diserahkan kepadanya dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi yaitu norma, standard dan prosedur yang ditentukan Pusat. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi: a. Hubungan wewenang b. Keuangan c. Pelayanan umum d. Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.
Pertanyaan Terkait
Sebutkan tugas korps diplomatik ?
Jawaban 1:
Mewakili suatu Negara di Negara lain
Jawaban 2:
Tugasnya yaitu :
Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima.Melindungi, di dalam negara penerima, kepentingan-kepentingan negara pengirim dan warga negaranya, di dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional.Berunding dengan negara penerima.Mengetahui menurut cara-cara yang sah keadaan-keadaan dan perkembangan di dalam negara penerima, dan melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim.Memajukan hubungan bersahabat di antara negara pengirim dan negara penerima, dan membangun hubungan-hubungan ekonomi, kebudayaan, dan ilmiah.
Kemukakan dan uraikan sistem pemerintahan daerah
Jawaban 1:
Sistem pemerintahan daerah atau desentralisasi bisa diartikan sebagai kewajiban yang dilimpahkan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan daya guna dan juga hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Jawaban 2:
Sistem pemerintahan daerah mengacu pada uu no 32 tahun 2004 yang menjelaskan tentang otonomi daerah Dan perran daerah agar negara semakin maju
Aristoteles mengemukakan keadilan, keadilan yang berhubungan dengan persamaan tanpa melihat jasa perorangan disebut ...
Jawaban 1:
Keadilan komutatif jawabannya
Jawaban 2:
Teori etis :) dalam buku The Ethics of Aristoteles
salah satu hal/urusan yang ditangani oleh pemerintahan pusat adalah politik luar negeri.menurut pemahaman anda
Jawaban 1:
Salah satu hal/urusan yang ditangani oleh pemerintahan pusat adalah politik luarnegeri.
ditangani oleh departemen luar negeri
menteri luar negeri
duta bangsa
politik luar negeri adalah urusan kita dalam bidang politik terhadap negara lain yang salaing bekerja sama dan saling membantu dalam hal politik
itu menurut saya :)
semoga membantu:)
Jawaban 2:
Pemerintah indonesia merupakan pemerintah pusat. kewenangan pemerintah pusat mencangkup kewenangan dalam bidang politik luar negeri,pertahanan dan keamanan,peradilan moneter dan fiskal,agama serta kewenangan lainnya seperti: kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro,dll
Sebutkan contoh kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara beserta gambarnya ?
Jawaban 1:
hak : penangkapan & penahanan seseorang demi menjaga stabilitas tanpa berdasarkan hukum, pembatasan hak berserikat & berkumpul, pembungkaman kebebasan pers kewajiban : tidak membayar pajak, tidak taat tunduk & patuh terhadap segala hukum yang berlaku
Contoh kata pengantar untuk makalah kesadaran hukum generasi muda saat ini ?
Jawaban 1:
Hukum pada dasarnya merupakan hal yang sangat ditakuti oleh semua orang tidak terkecuali oleh generasi muda, namun asumsi tersebut merupakan tanda tanya besar yang harus kita jawab bersama-sama terutama bagi orang -orang pelaku hukum.
generasi muda merupakan kader yang akan meneruskan perjuangan untuk memajukan negara maka perlu pendinian dalam memahami hukum yang berlaku, terutama dalam hukum berkenaan langsung dengan generasi muda dan huklum lainnya.
generasi muda tidak boleh dipandang sebela mata karena kenakalannya, tapi orang tua atau orang dewasa berhak untuk mendewasakan dalam hal hukum, jadi sejak dini mulai ditanamkam patuh terhadap hukum atau peraturan yang berlaku dilingkungannya misalnya disekolah atau organisasi yang diikutinya
Sistem hukum di indonesia menurut UU No.12 Tahun 2011
Jawaban 1:
Sistem hukum nya secara terencana,terpadu,dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat indonesia bedasarkann UUD 1945
Jawaban 2:
hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Siapakah yang berhak membuat UUD menurut ketentuan UUD 1945? sebutkan
Jawaban 1:
Pasal 3 UUD 1945 (sebelum perubahan) menyatakan, MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD. Lalu pada pasal 37 UUD 1945 (sebelum perubahan) dinyatakan pula bahwa untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Dengan kata lain, yang berhak merubah dan menetapkan UUD adalah lembaganya (MPR) bukan individu, apalagi individu di luar MPR.
Jawaban 2:
Dewan perwakilan rakyat
1. uraikan keterkaitan perdamaian dunia dengan tercapainya kemakmuran dan penghapusan kemiskinan ! 2. mengapa terorisme dianggap sebagai kejahatan lintas batas negara ?
Jawaban 1:
Kalau antar negara dapat damai, maka antar negara dapat saling bekerja sama sehingga dapat memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat negaranya masing-masing.
Kalau yang nomer 2 saya kurang tau,,
Maaf ya kalo salah
Perbedaan kerjasama bilateral dan regional ?
Jawaban 1:
bilateral adalah hubungan yang melibatkan 2 negara. Misalnya : Indonesia mengadakan hubungan kerjasama dengan negara jepang dalam bidang Investasi. dll
regional adalah hubungan Internasional Indonesia dengan negara-negara ASEAN, misalnya : hubungan dalam bidang perdagangan AFTA (ASEAN Free Trade Area) dimana Negara Negara ASEAN dapat melakukan perdagangan bebas baik itu untuk melakukan ekspor dan Impor tanpa dikenakan bea cukai.
maaf kalo salah, semoga dapat membantu.. :)
Jawaban 2:
Kalo kerja sama bilateral adalah kerjasama antara dua negara, .
sedangkan kerja sama regional adalah kerja sama yang dilakukan oleh beberapa negara dalam satu kawasan atau wilayah.